Menteri Luhut Binsar Pandjaitan Meminta BRIN Menghadap Langsung terkait TKA China

billsworkshop.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk bertemu dengannya secara langsung.

Permintaan ini muncul setelah BRIN menyebut bahwa jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Indonesia lebih banyak daripada di Singapura, meskipun investasi dari Singapura ke Indonesia lebih besar daripada dari China.

Menanggapi hal ini, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pernyataan BRIN tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan meminta BRIN untuk tidak asal mengeluarkan pernyataan tanpa data yang jelas.

Luhut Binsar Pandjaitan juga menambahkan bahwa pemerintah memiliki data yang jelas terkait jumlah TKA yang bekerja di Indonesia dan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tolong suruh BRIN ke saya dulu, tunjukkan angkanya jangan asal ngomong aja,” katanya dalam media evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas secara virtual, Jumat (22/12/2023). Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan investasi ada yang bersifat padat karya dan padat modal. Keduanya berbeda dalam menyerap tenaga kerja.

Namun, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui jika TKA China bisa bekerja secara cepat dan efisien untuk bidang-bidang tertentu. Ia percaya jika TKA China hanya ada di bidang-bidang tertentu.

“Tapi memang dalam bidang-bidang tertentu kita harus jujur akui mereka itu kerjanya sangat efisien dan cepat. Saya nggak yakin bahwa China akan membawa ramai-ramai pegawainya kemari,” tuturnya.

“Mungkin dalam bidang konstruksi yang dianggap mereka perlu cepat karena untuk cost-nya turun, bisa saja terjadi. Saya kira bawa aja BRIN itu ke saya, ketemu saya sendiri,” tegasnya. Sebelumnya, dikutip dari laman BRIN, Peneliti PR Politik BRIN, Triyono menyebut China lebih menyasar sumber daya alam (SDA) terutama nikel di Morowali, Konawe, Halmahera, dan Maluku.

Namun, investasinya tidak sebanding dengan jumlah TKA China yang datang ke Indonesia. Pada 2022, China berkontribusi 59.320 tenaga kerja tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Investasi China vs Singapura di Indonesia: Sebuah Perbandingan yang Menarik

Menurut data yang diungkapkan oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, investasi dari Singapura ke Indonesia lebih besar daripada investasi dari China. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura memiliki minat yang besar dalam berinvestasi di Indonesia.

Meskipun demikian, fakta bahwa jumlah TKA China di Indonesia lebih besar daripada di Singapura menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik hal ini. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat perusahaan-perusahaan China lebih banyak menggunakan TKA di Indonesia daripada di Singapura?

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan Perlunya Keterbukaan Data dan Informasi yang Akurat

Kontroversi seputar jumlah TKA China di Indonesia dan investasi China vs. Singapura menunjukkan pentingnya keterbukaan data dan informasi yang akurat dalam mengambil keputusan terkait investasi dan ketenagakerjaan.

Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa data yang disediakan kepada publik dan lembaga terkait seperti BRIN adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Pentingnya Koordinasi Antar Lembaga

Kasus ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menyampaikan informasi dan mengambil keputusan terkait kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Koordinasi yang baik antar lembaga dapat membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan terpercaya.

Kesimpulan

Kontroversi seputar jumlah TKA China di Indonesia dan investasi China vs. Singapura adalah sebuah peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan mengambil keputusan terkait investasi dan ketenagakerjaan. Keterbukaan data yang akurat dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia.